contoh SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS PERTAMA TAMTAMA PRAJURIT KARIER
SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS PERTAMA
TAMTAMA PRAJURIT KARIER
( Yang berasal dari warga Negara RI terpilih )
Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 16 oktober 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) dan surat keputusan panglima TNI Nomor Skep/55/II/2003 tanggal 24 febuari 2003 tentang petunjuk induk penyediaan prajurit TNI.
Yang bertanda tangan di bawah ini:
I. Nama : ………………………………………………………….
Tempat/Tanggal Lahir : ………………………………………………………….
Pendidikan : ………………………………………………………….
Alamat : ………………………………………………………….
…………………………………………………………. ………………………………………………………….
Selanjutnya PIHAK PERTAMA : dan
II. Kepala Staff TNI AD , dalam hal ini sebagai pejabat yang menerima wewenang dari Menteri Pertahanan RI/ Panglima TNI.
Selanjutnya PIHAK KEDUA
Pasal 1
Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk mengadakan hubungan hokum dalam bentuk ikatan dinas keprajuritan yang akan dijalani secara sukarela oleh pihak pertama .
Pasal 2
Pihak pertama secara sukarela mewngikatkan diri dalam dinas keprajuritan sebagai tamtama prajurit karier selama 7 tahun terhitung mulai tanggal lulus/masuk pendidikan pertama tamtama.
Pasal 3
Pihak pertama bersedia menjalani pendidikan pertama yang ditentukan dengan sungguh-sungguh , dan bersedia menggantikan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Negara selama menjalani pendidikan pertama, apabila sengaja atau karena kesalahan sendiri tidak menyelesaikan pendidikan pertama tersebut.
Pasal 4
Pihak pertama bersedia mematuhi hokum dan disiplin tentara , sapta dan sumpah prajurit .
Pasal 5
Pihak pertama bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul apabila pihak pertama setelah lulus pendidikan pertama melaksanakan atau tidak melaksanakan ikatan dinas pertama.
Pasal 6
Pihak kedua menjamin segala hak yang harus diterima pihak pertama selama menjalini dinas keprajuritan sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.
Pasal 7
Surat perjanjian ikatan dinas pertama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di…………………pada hari……………………tanggal………………….sebagai bukti terjadinya hubungan hukum dalam dinas keprajuritan.
PIHAK KEDUA Bandar lampung, ……………..20………
A.n. KEPALA STAFF TNI AD PIHAK PERTAMA
U.b.
SEKETARIS
(……………………………) (……………………………)